Jakarta -
Pemerintah telah meluncurkan situs resmi program
Kartu Pra Kerja hari ini. Namun, masyarakat yang ingin mendaftar program Kartu Pra Kerja baru bisa dilaksanakan pada awal April 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan tahap awal pemerintah akan melakukan sosialisasi situs www.prakerja.go.id kepada seluruh masyarakat.
"Kartu Pra Kerja ini tahap awalnya akan dilakukan untuk sosialisasi ke masyarakat dan 2 minggu dari sekarang, ini kami harapkan sudah bisa masyarakat memilih dan mempelajari sehingga bisa memutuskan akan ikut pelatihan di mana. Dua minggu dari sekarang pendaftaran dibuka," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (20/3/2020).
Tahap awal implementasi program Kartu Pra Kerja di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Surabaya. Di empat lokasi ini akan diberlakukan pelatihan secara online mengingat penyebaran wabah virus corona (covid-19).
Skema Kartu Pra Kerja ditujukan kepada setiap WNI yang berusia di atas 18 tahun dengan catatan tidak sedang menjalani pendidikan formal, lalu bagi para masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bagi pegawai yang ingin meningkatkan keterampilan.
Para peserta nantinya bisa mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni (upskilling), dan keterampilan baru (reskilling).
"Pelatihan bisa online offline dan hybrid. Model 3 in 1, 2 in 1 atau satu. Tentu karena situasi covid 19, kami dorong online terlebih dahulu," ujarnya.
Airlangga bilang Kartu Pra Kerja ini nantinya dikelola oleh Project Management Office (PMO). PMO lah yang nantinya menjalankan program ini secara penuh, termasuk menentukan Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjalankan pelatihan kerjanya.
Dalam melaksanakan program Kartu Pra Kerja, lanjut Airlangga sudah ada 11 mitra kerja yang terdiri 8 platform digital atau marketplace yakni Tokopedia, Bukalapak, Ruang guru, MauBelajarApa, Sekolah.mu, Pintaria, Pijah Mahir, lalu 3 mitra pembayaran seperti PT BNI (Persero), LinkAja, dan OVO.
Melalui Kartu Pra Kerja, kata Airlangga, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk sekitar 2 juta penerima manfaat. Dalam implementasinya nanti pemerintah memberikan bantuan biaya pelatihan hingga Rp 7 juta per peserta sekali seumur hidup. Bantuan tersebut sebagai modal pelatihan bagi setiap satu peserta yang dibayarkan langsung kepada lembaga pelatihan melalui platform.
